Biografi Ir. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Prof. Soepomo

Biografi Ir. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Prof. Soepomo

» Ir. Soekarno

Ir Soekarno dikenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan juga sebagai Pahlawan Proklamasi, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Saat ia lahir dinamakan Koesno Sosrodihardjo. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa hidupnya, beliau mempunyai tiga istri dan dikaruniai delapan anak. Dari istri Fatmawati mempunyai anak Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati dan Guruh. Dari istri Hartini mempunyai Taufan dan Bayu, sedangkan dari istri Ratna Sari Dewi, wanita turunan Jepang bernama asli Naoko Nemoto mempunyai anak Kartika..

Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Oemar Said Tokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan sekolah di HBS (Hoogere Burger School). Saat belajar di HBS itu, Soekarno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, pindah ke Bandung dan melanjut ke THS (Technische Hoogeschool atau sekolah Tekhnik Tinggi yang sekarang menjadi ITB). Ia berhasil meraih gelar "Ir" pada 25 Mei 1926.

Kemudian, beliau merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI (Partai Nasional lndonesia) pada 4 Juli 1927, dengan tujuan Indonesia Merdeka. Akibatnya, Belanda, memasukkannya ke penjara Sukamiskin, Bandung pada 29 Desember 1929. Delapan bulan kemudian baru disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul Indonesia Menggugat, beliau menunjukkan kemurtadan Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju itu.

Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah. Sehingga pada Juli 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, beliau kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende, Flores, tahun 1933. Empat tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu.

Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir.Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebutnya Pancasila. Tanggal 17 Agustus 1945, Ir Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI, 18 Agustus 1945 Ir.Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama.

Sebelumnya, beliau juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar (ideologi) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau berupaya mempersatukan nusantara. Bahkan Soekarno berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non Blok.

Pemberontakan G-30-S/PKI melahirkan krisis politik hebat yang menyebabkan penolakan MPR atas pertanggungjawabannya. Sebaliknya MPR mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Kesehatannya terus memburuk, yang pada hari Minggu, 21 Juni 1970 ia meninggal dunia di RSPAD. Ia disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jatim di dekat makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Pemerintah menganugerahkannya sebagai "Pahlawan Proklamasi".

» Muhammad Yamin

Mr. Prof. Muhammad Yamin, SH (lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat, 24 Agustus 1903 – meninggal di Jakarta, 17 Oktober 1962 ) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Talawi, Sawahlunto Beliau merupakan salah satu perintis puisi modern di Indonesia, serta juga 'pencipta mitos' yang utama kepada Presiden Sukarno. Ia menikah dengan Raden Ajeng Sundari Mertoatmadjo. Salah seorang anaknya yang dikenal, yaitu Rahadijan Yamin. Ia meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta. Di zaman penjajahan, Yamin termasuk segelintir orang yang beruntung karena dapat menikmati pendidikan menengah dan tinggi. Lewat pendidikan itulah, Yamin sempat menyerap kesusastraan asing, khususnya kesusastraan Belanda.

Karya-karya pertamanya ditulis dalam bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera, sebuah jurnal berbahasa Belanda, pada tahun 1920. Karya-karyanya yang awal masih terikat kepada bentuk-bentuk bahasa Melayu Klasik.

Pada tahun 1922, Yamin muncul buat pertama kali sebagai penyair dengan puisinya, Tanah Air ; maksud "tanah air"-nya ialah Sumatera. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern Melayu yang pertama yang pernah diterbitkan. Sitti Nurbaya, novel modern pertama dalam bahasa Melayu juga muncul pada tahun yang sama, tetapi ditulis oleh Marah Rusli yang juga merupakan seorang Minangkabau. Karya-karya Rusli mengalami masa kepopuleran selama sepuluh tahun .

Himpunan Yamin yang kedua, Tumpah Darahku, muncul pada 28 Oktober 1928. Karya ini amat penting dari segi sejarah karena pada waktu itulah, Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal. Dramanya, Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa muncul juga pada tahun yang sama. Antara akhir dekade 1920-an sehingga tahun 1933, Roestam Effendi, Sanusi Pane, dan Sutan Takdir Alisjahbana merupakan pionir-pionir utama bahasa Melayu-Indonesia dan kesusasteraannya.

Walaupun Yamin melakukan banyak eksperimen bahasa dalam puisi-puisinya, dia masih lebih menepati norma-norma klasik bahasa Melayu, berbanding dengan generasi-generasi penulis yang lebih muda. Ia juga menerbitkan banyak drama, esei, novel sejarah dan puisi yang lain, serta juga menterjemahkan karya-karya William Shakespeare (drama Julius Caesar) dan Rabindranath Tagore.

Pada tahun 1932, Yamin memperoleh ijazahnya dalam bidang hukum di Jakarta. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta sehingga tahun 1942. Karier politiknya dimulai dan beliau giat dalam gerakan-gerakan nasionalis. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda II menetapkan bahasa Indonesia, yang berasal dari bahasa Melayu, sebagai bahasa gerakan nasionalis Indonesia. Melalui pertubuhan Indonesia Muda, Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan asas untuk sebuah bahasa kebangsaan. Oleh itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta alat utama dalam kesusasteraan inovatif.

Semasa pendudukan Jepang antara tahun 1942 dan 1945, Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, beliau mencadangkan bahwa sebuah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) diasaskan serta juga bahwa negara yang baru mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta juga kesemua wilayah Hindia Belanda. Sukarno yang juga merupakan anggota BPUPK menyokong Yamin. Sukarno menjadi presiden Republik Indonesia yang pertama pada tahun 1945, dan Yamin dilantik untuk jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahannya.

Yamin meninggal dunia di Jakarta dan dikebumikan di Talawi, sebuah kota kecamatan yang terletak 20 kilometer dari ibu kota Kabupaten Sawahlunto, Sumatera Barat.

» Soepomo

Prof. Mr. Dr Soepomo (Ejaan Soewandi: Supomo; lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, 22 Januari 1903 – meninggal di Jakarta, 12 September 1958 pada umur 55 tahun) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Soepomo dikenal sebagai arsitek Undang-undang Dasar 1945, bersama dengan Muhammad Yamin dan Sukarno.^[1]

Berasal dari keluarga aristokrat Jawa, kakek Soepomo dari pihak ayah adalah Raden Tumenggung Reksowardono —ketika itu menjabat sebagai Bupati Anom Sukoharjo— dan kakek dari pihak ibu adalah Raden Tumenggung Wirjodiprodjo, Bupati Nayaka Sragen.

Sebagai putra keluarga priyayi, Soepomo berkesempatan meneruskan pendidikannya di ELS (Europeesche Lagere School) di Boyolali (1917), MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) di Solo (1920), dan menyelesaikan pendidikan kejuruan hukum di Bataviasche Rechtsschool di Batavia pada tahun 1923. Ia kemudian ditunjuk sebagai pegawai negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri Sragen (Soegito 1977).

Hampir tidak ada biografi tentang Soepomo, kecuali satu yang dikerjakan Soegito (1977) berdasarkan proyek Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Marsilam Simanjuntak berpendapat bahwa Soepomo adalah sumber dari munculnya fasisme di Indonesia. Soepomo mengagumi sistem pemerintahan Jerman dan Jepang. Simanjuntak menilai Negara "Orde Baru" ala Jenderal Soeharto adalah bentuk negara yang paling dekat dengan ideal Soepomo, kesimpulan yang masih perlu diperdebatkan ulang.^[1]

Soepomo meninggal dalam usia muda akibat serangan jantung di Jakarta pada tahun 1958 dan dimakamkan di Solo.

CARA MEMBUAT KUE SLEDRI ala Bu WIJI

Bahan - Bahan :

• Tepung Terigu
• Margarine
• Sledri
• Minyak
• Bumbu

Cara Membuat :

1. Pertama rebus margarine sampai cair,
2. Siapkan Tepung terigu, Sledri, dan Bumbu,
3. Kemudian campurkan seluruh bahan diatas sampai kalis dalam sebuah wadah yang sudah disiapkan,
4. Di ulet sampai kalis, kemudian di giling tipis, kemudian dipotong - potong kira kira sepanjang 3 - 4 jari orang dewasa
5. Setelah itu di goreng sampai matang,
6. Siap di bungkus untuk di perjual -belikan.

*#Silahkan mencoba, semoga bermanfaat. Kalau berminat silahkan hub. Mb. Wiji, Alamat : Jumoyo Lor, Jumoyo, Salam, Magelang, No. Telp. 087834319653#*

Saat wanita mengandung, semua temannya datang memegang perut wanita tsb dan berkata "Selamat yaaah..."
Tapi tak satupun ƴğ datang memegang
burung sang suami ƴğ menghamili ήўɑ̈ 
dan berkata "Kerja ƴğ bagus kawan..."
Filosofi ƴyg bisa kita ambil ϑɑяϊ cerita ini
adalah :
"Kerja keras kadang tak pernah ϑî hargai
ƴyğ paling penting adalah hasil ƴyg di
capai...."
ː̗̤̣̀̈̇Ooo hh Yesº°˚˚ss... (:D ).. ˚°ºo:O˚°ºo :O˚°ºo

**Salam sruputttt

Renungan

DZIKIR@

Sungguh, manakala pengamalan
zikir telah meresap di dalam hati seorang hamba Allah, maka buah zikir itu akan tampak tanda-tandanya dalam setiap perbuatan dan perkataannya. Lidah orang ahli zikir tidak mempercakapkan kecuali nama-Nya. Tubuh mereka tidak bergerak kecuali untuk menjalankan perintah-Nya, dan pikiran mereka tidak berkembang menjadi tindakan kecuali untuk-Nya. Kehidupan batin mereka bersih dari kotoran. Kata-katanya bebas dari kebohongan, kekejian, hasutan dan fitnah. Pikirannya bening, bersinar dan memancarkan kebenaran karena mendapat petunjuk dari Tuhan. Pendeknya, lidah mereka mengutarakan apa yang dikandung hati, dan hati mereka milik rahasia batin, dan rahasia batin adalah milik Allah.
Zikir yang dilakukan secara teratur akan menuntun pelakunya senantiasa mampu mengendalikan hati dan pikirannya, dapat menjernihkan pikiran dan kesadaraanya untuk memahami akan keberadaan dirinya. 

Memang, melakukan zikir yang khusu’ dengan penuh perasaan dan berkosentrasi pada Allah tidaklah mudah. Tetapi dengan melakaknnya secara teratur dan kesinambungan, tentu dapat melatih pikiran seseorang untuk tertuju kepada satu zikir titik tujuan yaitu Allah SWT. Karena sesungguhnya ber mujahadah melalui dzikir akan membikin hati dan pikiran seseorang tidak menyimpang ingatan selain ingat pada Allah semata. Itulah sebabnya, para sufi sangat menyakini akan fadilah fadilah zikir, yang tak terhingga banyaknya. 

Diantaranya ialah : 
Tidak akan disempitkan kehidupannya dan bisa menjauhkan sifat kufur, memperbarui iman, menjadi bukti kecintaan pada Allah, mendekatkan diripadaNya , menjadi benteng iman, menjauhkan sifat sifat kemunafikan, membersihkan hati dari kecintaan terhadap dunia, membukakan keajaiban hati, menjadi pelupur duka dan lara serta menambah khusyu’. Disamping itu masih banyak lagi manfaat dzikir, seperti dijamin bahwa iman dalam hati orang yang kekal dzikirnya menjadi bercahaya, ia mudah menerima Nur (cahaya Allah) dimudahkan dari segala kesukaran, mudah menerima kebaikan dimana ia berada, dimurahkan dan diberkahi rezekinya oleh Allah, dikabulkan do’a-do’anya, dan Allah akan meluluskan segala hajatnya.

USAHA PEMBELAAN NEGARA

BAB 1 USAHA PEMBELAAN NEGARA

Rakyat sebagai salah satu unsur mutlak suatu negara, memiliki peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan berbagai aspek kehidupan. Untuk itu setiap warga negara memiliki jaminan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang diberikan negara. Salah satu hak dan kewajiban warga negara adalah ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Upaya bela negara sebagaimana diatur UU No. 3 tahun 2002 diselenggarakan melalui:

a)       pendidikan kewarganegaran;

b)       pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;

c)     pengabdian sebagai prajurit TNI secara suka rela atau secara wajib;

d)     melalui pengabdian sesuai dengan profesi.

Suatu negara harus mempunyai unsur-unsur :

a)     penduduk yang tetap,

b)     wilayah tertentu,

c)     pemerintah, dan

d)     kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain.

Unsur-unsur pembentuk (konstitutif) negara :

a)     harus ada rakyat,

b)     harus daerah, dan

c)     pemerintah yang berdaulat.

d)     pengakuan oleh Negara lain (deklaratif).

Setiap warga negara dituntut memiliki kemauan, kemampuan, dan komitmen untuk berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara. Usaha pembelaan negara berkaitan dengan upaya mempertahankan negara dari ancaman dan ganguan. Oleh karena itu usaha pembelaan negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negara. Ada beberapa alasan mengapa usaha pembelaan negara penting dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, diantaranya yaitu:

a.     untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman;

b.     untuk menjaga keutuhan wilayah negara;

c.     merupakan panggilan sejarah;

d.     merupakan kewajiban setiap warga negara.

Mempertahankan negara merupakan salah satu fungsi negara yang sangat penting dalam kaitannya dengan usaha pembelaan negara. Setiap negara mesti menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak perlu yaitu:

1)     Fungsi penertiban (law and order); Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator.

2)     Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran; Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan campur tangan dan peran aktif dari negara.

3)     Fungsi Pertahanan; yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, sehingga negara harus diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan.

4)     Fungsi keadilan; yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2) tersebut, ada beberapa hal yang mesti kita pahami yaitu

1)     keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban;

2)     pertahanan dan keamanan negara menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta;

3)     kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah TNI, sedangkan dalam sistem keamanan adalah POLRI;

4)     kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan pendukung.

Dalam usaha pembelaan negara, peranan TNI sebagai alat pertahanan negara sangat penting dan strategis karena TNI memiliki tugas untuk :

a.     mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;

b.     melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;

c.     melaksanakan operasi militer selain perang;

d.     ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional (Pasal 10 ayat (3) UURI Nomor 3 Tahun 2002).

Menurut penjelasan UURI Nomor 3 Tahun 2002, ancaman militer dapat berbentuk antara lain:

a.     agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa;

b.     pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh Negara lain, baik menggunakan kapal maupun pesawat non komersial;

c.     spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer;

d.     sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membayakan keselamatan bangsa;

e.     aksi teror bersenjata oleh jaringan terorisme internasional atau bekerja sama dengan teorisme dalam negeri;

f.      pemberontakan bersenjata;

g.     perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.

Ancaman dan gangguan terhadap kepentingan pertahanan negara Indonesia di masa datang, meliputi :

a.     Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri.

b.     Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

c.     Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.

d.     Konfl ik komunal, kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konfl ik antar suku, agama maupun ras/keturunan dalam skala yang luas.

e.     Kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya.

f.      Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain.

g.     Gangguan keamanan laut seperti pembajakan/ perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem.

h.     Gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan terorisme melalui sarana transportasi udara.

i.      Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun

j.      Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa.

Dari aspek sejarah perjuangan bangsa kita, terdapat beberapa contoh tindakan usaha pembelaan negara  diantaranya:

a.     Kelaskaran yang kemudian dikembangkan menjadi barisan cadangan pada periode perang kemerdekaan ke-I

b.     Pada periode perang kemerdekaan ke-II ada organisasi Pasukan Gerilya Desa (Pager Desa) termasuk mobilisasi pelajar (Mobpel) sebagai bentuk perkembangan dari barisan cadangan;

c.     Pada tahun 1958 – 1960 muncul oganisasi Keamanan Desa (OKD) dan Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) yang merupakan bentuk kelanjutan Pager Desa;

d.     Pada tahun 1961 dibentuk Pertahanan sipil, perlawanan rakyat, Keamanan rakyat sebagai bentuk penyempurnaan dari OKD/ OPR

e.     Perwira Cadangan yang dibentuk sejak tahun 1963.

f.      Kemudian berdasarkan UURI Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan–ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (telah diganti dengan UURI Nomor 3 Tahun 2002) ada organisasi yang disebut Rakyat Terlatih dan anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

Bab X OTONOMI DAERAH

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupatan dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Seiring dengan tuntutan reformasi, sejak lahirnya UU No. dan UU No. 32 dan 33 tahun 2004 daerah-daerah di Indonesia diberikan kewenangan yang lebih luas dan nyata dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Hal ini berdampak tumbuhnya kreativitas di daerah-daerah untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

Dampak lain adalah tumbuhnya kehidupan demokrasi yang lebih semarak, khususnya dalam pemilihan kepala dearah. Selain itu kebijakankebijakan yang sifatnya menyangkut publik dilakukan lebih transparan. Dengan demikian adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Berbagai istilah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah meliputi, sebagai berikut:

a.        Pemerintah pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. DPRD adalah Badan legislatif daerah. Sumber-sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah :

1)       Pendapatan Asli Daerah (PAD);

2)       Dana Perimbangan;

3)       Pinjaman Daerah ;

4)       dan lain-lain penerimaan yang sah.

Adapun prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1.     Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;

2.     Penyelenggaraan asas desntralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten / Kota,

3.     Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten; Daerah Kota, dan Desa.

b.     Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat ke pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintah yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta. Selanjutnya desentralisasi dibagi menjadi empat tipe, yaitu :

1.     Desentralisasi politik, yang bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat

2.     Desentralisasi administrasi, yang memiliki tiga bentuk utama, yaitu : dekonsentrasi, delegasi dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efi sien

3.     Desentralisasi fi skal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana

4.     Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih memberikan tanggungjawab yang berkaitan sektor publik ke sektor privat.

c.     Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.

d.     Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan. Dalam pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

e.     Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama, yaitu :

1.     Politik,  dibidang politik, pelaksanaan otonomi harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.

2.     Ekonomi, di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.

3.     Sosial dan Budaya, dibidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial, dan pada saat yang sama, juga memelihara nilainilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

f.      Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut:

1.     Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

2.     Pengembangan kehidupan demokrasi.

3.     Keadilan.

4.     Pemerataan.

5.     Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.

6.     Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.

7.     Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

g.     Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah.

h.     Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen di daerah.

i.      Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah di tingkat pusat dan/atau pejabat pemerintah di daerah propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

j.      Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

k.     Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan.

l.      Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Sosialisasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media, baik yang bersifat elektronik, seperti melalui internet, email, TV, dan radio maupun secara manual, misalnya melalui spanduk, selebaran, surat kabar atau dalam bentuk pengumpulan massa dalam suatu tempat. Pelaksanaan kebijakan publik akan melibatkan berbagai komponen, seperti manusia, dana, dan sarana serta prasarananya.  Kebijakan Publik merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan:  .

(1)   apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah

(2)   apa yang menyebabkannya

(3)   apa pengaruhnya

Latihan I

I.    Pilihlah salah satu jawaban paling tepat!

1.         Pengertian upaya pembelaan negara, adalah ...

a.     pengetahuan warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

b.     pemahaman warga Negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

c.     sikap dan hasrat warga Negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

d.     sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

2.         Berikut ini merupakan alasan tentang pentingnya upaya pembelaan negara dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, kecuali ...

a.     untuk menjaga keutuhan wilayah negara.

b.     untuk mempertahankan Negara dari berbagai ancaman.

c.     merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara.

d.     merupakan kegiatan untuk memperoleh kehormatan dari negara.

3.         Fungsi negara yang terutama berkaitan langsung untuk mewujudkan tujuan NKRI ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, adalah ...

a.     pertahanan.        b. kebebasan.       c.  keadilan.        d.                                  kesejahteraan dan kemakmuran.

4.         Berikut ini merupakan dasar hukum kewajiban membela Negara bagi setiap warga negara, kecuali ...

a.     Pasal 27 ayat (3) UUD 1945.                                            c.     UU RI No. 3 Tahun 2002.

b.     Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.                                            d.     UU RI No. 20 Tahun 2003.

5.         Berikut ini, merupakan ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara yang pelakunya bukan negara (ancaman bersifat non tradisional), kecuali ...

a.     agresi militer                                              c. penangkapan ikan secara ilegal.

b.     penyelundupan.                                        d.  perdagangan narkotika dan obat terlarang.

6.         Bentuk penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara bagi para siswa terutama melalui ...

a.     Pendidikan Kewarganegaraan.   c.  Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib.

b.     Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. d. Pengabdian sesuai dengan profesi.

7.         Para Nelayan dan Petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat, Tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan, yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui ...

a.     Pendidikan Kewarganegaraan.                                    c.     Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib.

b.     Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.                  d.     Pengabdian sesuai dengan profesi.

8.         Berikut ini merupakan perbuatan yang nyata dapat dilakukan para siswa dalam upaya pembelaan negara di lingkungan masing– masing, kecuali ...

a.     menjaga lingkungan rumah , sekolah dan masyarakat agar tetap bersih dan sehat.

b.     tidak menjadi pengguna narkotik dan obat terlarang serta melapor ke pihak guru atau aparat keamanan apabila melihat adanya penjualan atau pemakainya.

c.     membela teman satu sekolah yang diserang oleh sekolah lain dengan cara ikut perkelaian sebagai wujud kesetiakawanan.

d.     tidak menonton tayangan TV yang berupa sadisme, sronok, dan situs internet porno dan bacaan lain yang tidak bermoral.

9.                 Cinta bangsa (nasionalisme) yang merupakan perwujudan upaya pembelaan negara antara lain contohnya ...

a.     mengutamakan penggunaan barang–barang produk dalam negeri karena dapat menggerakan roda perekonomian .

b.     lebih baik membeli barang luar negeri daripada membuat sendiri karena ongkosnya lebih mahal.

c.     menganggap derajat bangsanya yang paling unggul sedangkan derajat bangsa lain rendah.

d.     lebih baik mengasingkan diri dari bangsa lain daripada meniru – meniru bangsa lain.

10.               Organisasi keselamatan masyarakat yang berfungsi untuk menanggulangi bencana perang, bencana alam dan memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta adalah ...

a.     Linmas                            b.     Wanra                                 c.     Kamra                             d.     Hansip

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1.         Kemukakan beberapa alasan pentingnya usaha pembelaan negara?

2.         Jelaskah perbedaan fungsi pertahanan dengan fungsi keamanan?

3.         Jelaskan mengapa setiap warga negara memiliki kewajiban ikut serta membela negara?

4.         Sebutkan landasan yuridis kewajiban ikut serta membela negara?

Latihan II

I.    Pilihlah salah satu jawaban paling tepat!

1.         Kebijakan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh ...

a.     Pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah

b.     Daerah-daerah lebih kretaif dalam mengembangkan sumber dayanya

c.     Terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah

d.     Putera-putera daerah dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya

2.         Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah ...

a.     Undang-Undang RI no. 20 tahun 2004                          c.     Undang-Undang RI no. 32 tahun 2004

b.     Undang-Undang RI no. 21 tahun 2004                          d.     Undang-Undang RI no. 33 tahun 2004

3.         Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah ...

a.     UU No. 20 tahun 2004                                                       c.     UU No. 32 tahun 2004

b.     UU No. 21 tahun 2004                                                       d.     UU No. 33 tahun 2004

4.         Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah ...

a.     Propinsi                           b.     Kabupaten/Kota               c.     Kota Administratif        d.     Desa

5.         Komponen-komponen pemerintah pusat adalah ...

a.     Presiden, menteri dan gubernur                              c.       Presiden,dan para menteri

b.     Presiden,DPR dan menteri                                      d.       Presiden, ketua DPR,dan Ketua mahkamah Agung

6.         Penyerahan wewenang oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan ...

a.     Desentralisasi                 b.     Dekonsentrasi                    c.     Tugas pembantuan      d.     Otonomi daerah

7.         Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dinamakan ...

a.     Desentralisasi                 b.     Dekonsentrasi                    c.     Tugas pembantuan      d.     Otonomi daerah

8.         Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia dinamakan ...

a.     Gubernur                         b.     Walikota                             c.     Bupati                             d.     DPRD II

9.         Perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah nondepartemen di daerah dinamakan ...

a.     Instansi berwenang                                                             c.     Instansi departemen

b.     Instansi horizontal                                                              d.     Instansi vertikal

10.       Pemerintah terendah dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia dinamakan ...

a.     RT                                    b.     Desa                                     c.     RW                                   d.     Kecamatan

11.       Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan jenis-jenis desentralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Sadu?

a.     Desentrasisasi politik                                                          c.     Desentralisasi administrasi

b.     Desentarlisasi ekonomi                                                      d.     Desentralisasi hukum

12.       Bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah, kecuali :

a.     Politik                              b.     Agama                                c.     Sosial budaya                d.     Keuangan

13.       Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah ....

a.     Gubernur                         b.     Bupati                                 c.     Walikota                         d.     DPRD Kabupaten

         14.      Badan eksekutif di daerah kota adalah ...

a.     Gubernur                         b.     Bupati                                 c.     Walikota                         d.     DPRD II

         15.      Badan legislatif di kabupaten adalah ...

a.     Gubernur                         b.     Bupati                                 c.     Walikota                         d.     DPRD II

        16.       Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, meliputi, kecuali :

a.     Pekerjaan umum          b.     Kesehatan                          c.     Pendidikan                     d.     Fiskal

17.       Kedudukan DPRD terhadap pemerintah daerah adalah ...

a.     Sejajar                             b.     Lebih tinggi                         c.     Lebih rendah                  d.     Lembaga otonom

18.       Kepala Daerah dan DPRD harus bekerjasama dalam menetapkan ...

a.     Kepala daerah                                                                     c.     Keputusan daerah

b.     Peraturan daerah                                                                d.     Pengangkatan pejabat daerah

19.       Jabatan kepala daerah dalam satu periodenya ...

a.     4 tahun                            b.     5 tahun                                c.     6 tahun                            d.     10 tahun

20.       Keuangan daerah yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan harus disetorkan ke pemerintah pusat sebesar .

a.     10%                                 b.     20%                                     c.     80%                                 d.     90%

II. Kerjakan semua soal dibawah ini secara tepat dan singkat !

1.         Jelaskan perbedaan otonomi daerah dan daerah otonom!

2.         Jelaskan perbedaan kelurahan dan desa!

3.         Sebutkan tugas-tugas DPRD Kabupaten/Kota!

4.         Sebutkan hak-hak yang dimiliki DPRD Kabupaten/Kota!

5.         Sebutkan 3 kewenangan daerah di wilayah laut

Latihan III

I.    Pilihlah salah satu jawaban yang  paling tepat!

1.     Pengertian upaya pembelaan negara, adalah ………..

a.     pengetahuan warga Negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

b.     pemahaman warga Negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

c.     sikap dan hasrat warga Negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

d.     sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

2.     Berikut ini merupakan alasan tentang pentingnya upaya pembelaan negara dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, kecuali ...............

a.     untuk menjaga keutuhan wilayah negara.                        c.     hak dan kewajiban setiap warga negara.

b.     mempertahankan Negara dari berbagai ancaman.         d.     untuk memperoleh kehormatan dari negara.

3.     Fungsi negara yang terutama berkaitan langsung untuk mewujudkan tujuan NKRI ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, adalah .............

a.     pertahanan.               b.     kebebasan              c.         keadilan.        d.              kesejahteraan dan kemakmuran.

4.     Berikut ini merupakan dasar hukum kewajiban membela Negara bagi setiap warga negara, kecuali …...

a.     Pasal 27 ayat (3) UUD 1945.                                                c.     UU RI No. 3 Tahun 2002.

b.     Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.                                                d.     UU RI No. 20 Tahun 2003.

5.     Berikut ini, merupakan ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara yang pelakunya bukan negara (ancaman bersifat non tradisional), kecuali ……………….

a.     perdagangan narkotika dan obat terlarang.                      c.     penangkapan ikan secara illegal.

b.     penyelundupan.                                                                      d.     agresi militer.

6.     Bentuk penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara bagi para siswa terutama melalui …………….....

a.     Pendidikan Kewarganegaraan.                                   c.      Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib

b.     Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.                  d.    Pengabdian sesuai dengan profesi.

7.     Para Nelayan dan Petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat, Tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan, yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui …………...

a.     Pendidikan Kewarganegaraan.                                c.     Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib.

b.     Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.             d.     Pengabdian sesuai dengan profesi.

8.     Berikut ini merupakan perbuatan yang nyata dapat dilakukan para siswa dalam upaya pembelaan negara di lingkungan masing–masing, kecuali .....................

a.     menjaga lingkungan rumah , sekolah dan masyarakat agar tetap bersih dan sehat.

b.     tidak menjadi pengguna narkotik dan obat terlarang serta melapor ke pihak guru atau aparat keamanan apabila melihat adanya penjualan atau pemakainya.

c.     membela teman satu sekolah yang diserang oleh sekolah lain dengan cara ikut perkelaian sebagai wujud kesetiakawanan.

d.     tidak menonton tayangan TV yang berupa sadisme, sronok, dan situs internet porno dan bacaan lain yang tidak bermoral.

9.     Cinta bangsa (nasionalisme) yang merupakan perwujudan upaya pembelaan negara antara lain contohnya …

a.     mengutamakan penggunaan produk dalam negeri karena dapat menggerakan roda perekonomian

b.     lebih baik membeli barang luar negeri daripada membuat sendiri karena ongkosnya lebih mahal.

c.     menganggap derajat bangsanya yang paling unggul sedangkan derajat bangsa lain rendah.

d.     lebih baik mengasingkan diri dari bangsa lain daripada meniru – meniru bangsa lain.

10.   Organisasi keselamatan masyarakat yang berfungsi untuk menanggulangi bencana perang, bencana alam dan memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta adalah …...

a.     Linmas                                b.     Wanra                                 c.     Kamra                             d.     Hansip

11.   Kebijakan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh ……………...

a.     Pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah

b.     Daerah-daerah lebih kretaif dalam mengembangkan sumber dayanya

c.     Terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah

d.     Putera-putera daerah dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya

12.   Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah ………………..

a.     Undang-Undang RI no. 20 tahun 2004                              c.     Undang-Undang RI no. 32 tahun 2004

b.     Undang-Undang RI no. 21 tahun 2004                              d.     Undang-Undang RI no. 33 tahun 2004

13.   Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah ...

a.     Undang-Undang RI no. 20 tahun 2004                              c.     Undang-Undang RI no. 32 tahun 2004

b.     Undang-Undang RI no. 21 tahun 2004                              d.     Undang-Undang RI no. 33 tahun 2004

14.   Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah ……………..

a.     Propinsi                               b.     Kabupaten / Kota             c.     Kota Administratif        d.     Desa

15.   Komponen-komponen pemerintah pusat adalah ………...

a.     Presiden, menteri dan gubernur                       c.         Presiden,dan para menteri

b.     Presiden,DPR dan menteri                                 d.        Presiden, ketua DPR,dan Ketua mahkamah Agun

        16.   Penyerahan wewenang oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik                  

              Indonesia dinamakan ...

a.     Desentralisasi                     b.     Dekonsentrasi                    c.     Tugas pembantuan      d.     Otonomi daerah

17.   Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dinamakan ……………....

a.     Desentralisasi                     b.     Dekonsentrasi                    c.     Tugas pembantuan      d.     Otonomi daerah

18.   Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia dinamakan ………..

a.     Gubernur                             b.     Bupati                                 c.     Walikota                         d.     DPRD II

        19.   Perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah nondepartemen di daerah dinamakan ………..

a.     Instansi berwenang           b.     Instansi horizontal            c.     Instansi departemen     d.     Instansi vertikal

20.   Pemerintah terendah dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia dinamakan ………....

a.     RT                                        b.     RW                                       c.     Desa                                 d.     Kecamatan

21.   Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan jenis-jenis desentralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Sadu? ………………..

a.     Desentrasisasi politik                                                              c.     Desentralisasi administrasi

b.     Desentarlisasi ekonomi                                                          d.     Desentralisasi hukum

22.   Bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah, kecuali :…………….

a.     Politik                                  b.     Agama                                c.     Sosial budaya                d.     Keuangan

23.   Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah ………………....

a.     Gubernur                             b.     Bupati                                 c.     Walikota                         d.     DPRD Kabupaten

24.   Badan eksekutif di daerah kota adalah ……………....

a.     Gubernur                             b.     Walikota                             c.     Bupati                             d.     DPRD II

25.   Badan legislatif di kabupaten adalah ……………...

a.     Gubernur                             b.     Walikota                             c.     Bupati                             d.     DPRD II

26.   Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, meliputi, kecuali :……

a.     Pekerjaan umum              b.     Kesehatan                          c.     Pendidikan                     d.     Fiskal

27.   Kedudukan DPRD terhadap pemerintah daerah adalah ...........

a.     Sejajar                                 b.     Lebih tinggi                         c.     Lebih rendah                  d.     Lembaga otonom

28.   Kepala Daerah dan DPRD harus bekerjasama dalam menetapkan ...

a.     Kepala daerah                                                                         c.     Keputusan daerah

b.     Peraturan daerah                                                                    d.     Pengangkatan pejabat daerah

29. Jabatan kepala daerah dalam satu periodenya ………..

a.     4 tahun                                b.     6 tahun                                c.     5 tahun                            d.     10 tahun

30.   Keuangan daerah yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan harus disetorkan ke pemerintah pusat sebesar

a.     10%                                     b.     80%                             c.     20%                             d. 90%

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1.     Kemukakan beberapa alasan pentingnya usaha pembelaan negara?

2.     Jelaskah perbedaan fungsi pertahanan dengan fungsi keamanan?

3.     Jelaskan mengapa setiap warga negara memiliki kewajiban ikut serta membela negara?

4.     Sebutkan landasan yuridis kewajiban ikut serta membela negara?

5.     Tentukan apakah tindakan seperti dalam tabel di bawah termasuk contoh tindakan yang menunjukkan upaya pembelaan negara atau tidak, caranya dengan memberikan tanda V pada kolom “ya” atau “tidak” dan tulis alasannya!

6.     Jelaskan perbedaan otonomi daerah dan daerah otonom!

7.     Jelaskan perbedaan kelurahan dan desa!

8.     Sebutkan tugas-tugas DPRD Kabupaten/Kota!

9.     Sebutkan hak-hak yang dimiliki DPRD Kabupaten/Kota!

10.   Sebutkan 3 kewenangan daerah di wilayah laut!